Ketika Pemerintah Pusat Usik Dana Desa | Pentingnya Belanja Investasi Desa

Dana Desa (DD) merupakan bagian dari konsekwensi pemerintah pusat yang diberikan kepada desa atas pengakuan keberadaan desa berdasarkan hak asal usul (rekognisi), serta pengakuan atas kewenangan berskala lokal desa (Subsidiaritas).

Jika saat ini di desa sudah dialokasikan dana desa dari pemerintah pusat, lalu apa pentingnya Belanja Investasi bagi desa?



Makna dan Tujuan Pengalokasian Dana Desa 

Secara umum Dana Desa bermakna sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengalokasian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa, baik pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur desa serta guna memantik pemberdayaan masyarakat desa.

Capaian pemanfaatan Dana Desa yang dirilis oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memang cukup membanggakan. Desa semakin maju dengan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastrukturnya. Kapasitas sumber daya manusia di desa juga semakin meningkat melalui kegiatan pelatihan-pelatihan memanfaatkan dana desa. 



Berkaca Pada Dinamika Refokusing APBDes dan Penyaluran BLT Dana Desa Saat Pandemi Corona

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, memerintahkan pemerintah desa merefokusing APBDes guna memberi laluan program jaring pengaman sosial (Social Safety Net). Tujuannya tentu untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terhambat keterbatasan karena berbagai kebijakan penanganan covid-19.

Pemberian BLT Dana Desa turut diatur melalui Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam peraturan tersebut mewajibkan seluruh desa menganggarkan pemberian BLT Dana Desa dengan besaran yang sudah ditetapkan, yakni sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan.
 
Bagi desa yang proporsi Dana Desa hanyalah sebagian kecil dari sumber pendapatan dalam postur APBBDes, mungkin tidak menjadi masalah. Namun bagi desa-desa yang dalam penyelenggaraan pemerintahan masih mengandalkan Dana Desa dan dana transfer lainnya, maka tatkala dana desa "diusik" pemerintah pusat, akan mengganggu kegiatan lainnya yang turut teranggarkan di APBDes.

Seperti yang terjadi di Kalurahan Karangsari,  dana desa menyumbang lebih dari 50% sumber pendapatan di APBDes. Sehingga saat proses penyelarasan dan refokusing APBDes guna memenuhi kewajiban penggaran BLT, maka kemudian terpaksa harus menunda kegiatan-kegiatan lain di APBDes yang notabene merupakan usulan dari bawah yang terjaring dalam proses musyawarah dusun. Artinya itu adalah kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD yang besarannya telah ditentukan melalui peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, tidak selalunya sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di desa. Hal itu dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, persoalan sosial, dampak pandemi skala lokal, juga cakupan berbagai program jaring pengaman sosial dari berbagai lintas sektoral yang masuk ke desa.

Dampak pandemi covid-19 yang melanda semua sektor kehidupan di desa membutuhkan respon dan intervensi yang tidak hanya fokus pada lingkup sosial di desa. Refokusing APBDes pada akhirnya meninggalkan ketidakberdayaan desa dalam upaya penguatan desa secara menyeluruh saat menghadapi pandemi. Bagi desa-desa dengan postur APBDes yang minim, sumberdaya Dana Desa pada akhirnya hanya mampu sekedar digunakan untuk memenuhi kewajiban desa dalam penganggaran penyaluran BLT.

Kebergantungan Sumber Pendapatan Desa Dari Dana Transfer 

Dalam postur APBDes mengenal berbagai sumber pendapatan desa. Ada Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Retribusi (BHR), yang kesemuanya merupakan sumber pendapatan desa dari dana transfer. Selain itu ada juga Pendapatan Asli Desa (PADes) yang merupakan sumber pendapatan yang dihasilkan dari hasil pengolahan potensi dan sumber daya lokal desa.

Sebagian besar posisi keuangan desa-desa, masih bergantung kepada dana transfer. Walaupun praktik baik pengelolaan potensi dan sumber daya lokal desa saat ini sudah mulai ditunjukkan oleh desa-desa yang lain. Sehingga menghasilkan PADes yang besar, seperti yang dilakukan desa Ponggok di Klaten, Desa Panggungharjo di Bantul dan sebagainya.

Pentingnya Belanja Investasi Desa

Selain pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, belanja investasi desa menjadi sesuatu yang sangat penting dalam rangka penguatan ekonomi desa. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, resesi turut mengancam perekonomian desa.

Masyarakat desa semestinya menyadari bahwa dana desa hanyalah bagian dari konswekensi dari terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebuah produk politik yang keberadaannya sangat dinamis. Sewaktu-waktu bisa saja kebijakan pengaturan desa berubah sesuai dengan dinamika politik yang terjadi. 

Dengan belanja investasi, dapat menguatkan perekonomian desa sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Harapannya dengan investasi bisa mewujudkan kemandirian desa. Sehingga penyelenggaraan pembangunan desa tidak lagi hanya bergantung kepada sumber pendanaan dari Dana Desa. 

Setiap desa perlu mengoptimalkan potensi sosial, budaya, ekonomi untuk sebesar-besar kemanfaatannya bagi kemajuan desa. Menyisihkan sebagian dana desa dalam rangka belanja investasi mutlak diperlukan desa, demi keluar dari kebergantungan pada dana transfer yang haya bersandar pada kebijakan politik eksternal desa.

Posting Komentar

0 Komentar