Kepala Desa Bukan Mandor Proyek, Bung!

Undang-undang Desa telah memberi amanat kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa untuk bisa mengurus kewenangannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan lokalitasnya. Ini seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi desa-desa keluar dari permasalahan klasik. Kemiskinan, keterbelakangan dan predikat sosial negatif lainnya. Namun benarkah posisi Kepala Desa hari ini tak lebih dari seorang mandor proyek, yang tidak bisa berbuat lebih dari sekedar menjalankan sederet agenda proyek yang telah disusun bossnya? Eits, tunggu Bung!. Jangan keburu ambil kesimpulan, kita coba ulas dengan seksama, ya!



Memang, saat kita coba mengimplementasikan sebuah konsep, antara teori dan praktek selalu saja ada yang tidak sejalan. Apalagi ini urusan ketatanegaraan, yang dituntut mampu memberi acuan bagi aparatur negara bersama-sama masyarakat dapat mengambil kebijakan yang bisa mengakomodir semua kepentingan rakyatnya. 

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan kemasyarakatan di desa. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, bersama BPD menetapkan peraturan desa. Kepala desa juga berwenang membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kemakmuran desa.

Sebenarnya masih banyak kewenangan lain yang diamanatkan kepada Kepala Desa, agar dapat mendorong desa keluar dari keterbelakangan. Kewenangan mengatur keuangan desa juga menjadi nilai tawar yang sangat strategis, jika dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sejujur-jujurnya. Bahkan dengan adanya dana desa, seolah kepala desa akan dengan mudahnya bisa menyulap kemajuan bagi desanya.

Problematika Pengaturan Desa

Masalahnya sekarang, apa yang tertuang dalam konsep besar undang-undang yang mengatur desa itu, terdapat seabrek peraturan-peraturan di bawahnya yang semuanya memberi batasan-batasan kepada desa agar tidak melangkaui kewenangannya. Tujuannya jelas baik, memang. Tapi pada prakteknya semakin rigid peraturan dibuat, hakikatnya akan semakin menjebak objek yang diatur. 

Banyaknya laporan kesalahan administratif yang dilakukan kepala desa dan perangkatnya lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai bukti. Bahkan ancaman jerat hukum senantiasa mengintai para aparat desa. Akibatnya, mau tidak mau aparatur desa waktu dan energinya lebih banyak terkuras untuk menyelesaikan urusan administrasi, berbanding memikirkan bagaimana desanya keluar dari belenggu keterbelakangan.

Bayangkan, jika sekurang-kurangnya 3 kementrian mengatur langsung jalannya pemerintahan desa dengan segala kewajiban dan konsekwensi administrasi yang harus dipertanggungjwabkan aparatur desa. Tumpang tindih aturan dalam pengadministrasian desa masih cukup dirasa, baik yang harus dikerjakan melalui aplikasi maupun secara konvensional. Di sisi lain, aparatur negara yang paling dekat dengan masyarakat itu harus tetap menjalankan kewajibannya, terjun langsung melayani masyarakat 24 jam setiap harinya.

Kementrian Desa, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, semua menagih kewajiban dan pertanggungjawaban desa. Birokrasi pemerintahan desa nampaknya belum menemukan konsep yang lebih sederhana namun tetap mengedepankan asas tranparansi dan akuntabilitas.

Paradigma Desa Sebagai Objek Pembangunan

Belum lagi "ancaman" bagi desa juga datang dari supradesa sendiri. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi acapkali "menitipkan" kegiatannya ke desa, dengan dalih yang kuat, yakni posisi desa kini memiliki dana desa yang besar. 

Cara pandang terhadap desa semestinya difahami secara menyeluruh. Kalau sesama lembaga pemerintahan sendiri masih memandang desa hanyalah sebuah objek pembangunan, maka wujudnya desa mandiri masih menjadi sebuah mimpi dan keniscayaan. Tidak semestinya desa didikte, dengan setiap instansi sektoral merumuskan kegiatan untuk diselenggarakan dan dilaksanakan menggunakan dana desa. Sehingga yang terjadi, lebih kepada penyeragaman desa-desa. Padahal faktanya setiap desa memiliki potensi yang bisa dioptimasi sesuai karakteristik dan lokalitasnya yang berbeda-beda.



Situasi tersebut membuat posisi desa tidak beranjak dan masih lagi terkongkong. Pembangunan partisipatif di desa yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi penerapan demokrasi berkarakter lokal, pada akhirnya masih harus tertahan sebatas dalam angan-angan. Anggaran desa lebih banyak terserap untuk kegiatan-kegiatan "titipan" OPD dan Dinas terkait, sedangkan aspirasi yang benar-benar muncul dari bawah yang terjaring melalui musdes, terpaksa diketepikan dan banyak yang belum bisa teranggarkan di APBDes. Malangnya lagi, banyak penerbitan Perbup maupun Perda yang "melegalkan" praktek supradesa mendikte desanya sendiri. Memaksa desa menganggarkan kegiatan yang mereka kehendaki di APBDes. 

Kepala Desa & Mandor Proyek

Seorang Kepala Desa memang seharusnya menjadi mandor bagi proyek milik boss nya. Tapi yang menjadi boss dalam hal  ini adalah warga desanya sendiri. Artinya Kepala Desa harus memiliki jiwa dan bersikap sebagai fasilitator bagi kepentingan warganya. Sedangkan Kementrian, Organisasi Perangkat Daerah, dan dinas-dinas terkait itu seharusnya juga memposisikan diri sebagai fasilitator bagi kepentingan kemajuan warga desa. Bukan bersikap seolah sebagai boss yang menitipkan proyeknya melalui anggaran desa.

Posting Komentar

0 Komentar