Anti Mainstream : Geger Omnibus Law UU Cipta Kerja | Peluang Milenial Desa Rebut Sektor UMKM

Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui paripurna DPR pada Senin (5/10/2020) membuat geger publik tanah air. Bagaimana Peluang Milenial Desa dan UMKM?

Sebenarnya, di luar beberapa poin dalam RUU Cipta Kerja yang memicu aksi demonstrasi dan penolakan dari kalangan buruh, ada sisi positif bagi kalangan Milenial Desa, yakni potensi merebut peluang UMKM.

RUU-Cipta-Kerja-Milenial-Desa-UKM
UMKM Dalam RUU Cipta Kerja | Pixabay.com

Milenial Desa Didorong Garap Sektor UMKM

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapat perhatian khusus dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut pemerintah ada berbagai kemudahan yang diakomodir dalam RUU Cipta Kerja bagi mendorong tumbuhnya Koperasi dan UMKM. 

Jika sebelumnya proses perijinan UMKM lebih disamakan dengan sektor usaha besar, dalam RUU Cipta Kerja kemudahan perizinan diberikan pemerintah kepada sektor UMKM melalui Online Single Submission (OSS).

Selain pemangkasan birokrasi, RUU Cipta Kerja juga memberi peluang besar bagi UMKM untuk bisa bermitra dengan pengusaha besar. Kemitraan UMKM dengan Industri besar tentu akan memberi dampak bagi kemajuan UMKM.

Menghadapi revolusi industri 4.0 serta pasar global yang sangat terbuka, milenial desa didorong menggarap sektor UMKM. Saat ini masih sangat sedikit jumlah UMKM yang fokus pada pengembangan potensi produk unggulan desa. Sehingga produk UMKM desa belum mampu menembus pasar global. 

Dengan hadirnya berbagai kebijakan yang afirmatif terhadap pengembangan UMKM di desa, didukung dengan pola pembangunan desa partisipatif yang terintegrasi, peluang UMKM desa dinilai akan lebih mampu bersaing.

Kebijakan Cipta Kerja yang terintegrasi dengan program pembangunan desa, menjadi tantangan tersendiri bagi milenial desa dalam mewujudkan Desa E-Commerce,  sebagai pintu UMKM dengan produk unggulan desanya menembus pasaran dunia. 

Tantangan semakin besar tatkala pengembangan UMKM dan BUMDes merupakan bagian dari strategi desa melawan ancaman resesi ekonomi dampak Pandemi Covid-19.

5 Poin Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Sedikitnya 5 poin dalam klaster RUU Cipta Kerja yang direspon dengan aksi penolakan oleh kalangan pekerja seperti dilansir kompas.com (5/10/2020) adalah:
  1. Penghapusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diganti Upah Minimum Provinsi.
  2. Pengaturan waktu lembur sehari maksimal 4 jam dan 18 jam maksimal seminggu.
  3. Pengaturan waktu berakhirnya perjanjian kerja.
  4. Pengaturan istirahat kerja dan cuti
  5. Pengaturan izin Tenaga Kerja Asing

Posting Komentar

0 Komentar