9 Tahun Kemitraan UMKM-TOMIRA di Kulon Progo | Refleksi Polemik RUU Cipta Kerja

Gelora penolakan kebijakan pemerintah yang dianggap pro kapitalis terus digaungkan berbagai pihak. Setidaknya hal itu yang membakar semangat para demonstran lakukan aksi turun ke jalan. Mengusung bendera menolak penindasan terhadap rakyat khusunya kaum buruh. Mengungkit Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang baru sepekan disahkan DPR-RI. 

Polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja semakin tajam, ketika pemerintah bersikukuh membela substansi UU Ciptaker yang diklaim memberikan kemudahan terhadap dunia investasi di Indonesia, sehingga diharapkan dapat membuka seluas-luasnya kran investasi serta membuka jutaan lapangan kerja bagi rakyat, memacu pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. 

Selain pemangkasan birokrasi yang ramah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah berharap substansi UU Cipta Kerja akan memberi peluang UMKM menjalin kemitraan dengan pengusaha besar. Terlebih lagi dalam pengembangan dan penguatan usaha ekonomi di desa, diharapkan dapat berjalan optimal melalui kemitraan UMKM dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).


Tomira-UMKM-Kulon-Progo-Siapa-Untung
Tomira Beji Wates | maps.google.com

9 Tahun Kemitraan TOMIRA-UMKM di Kulon Progo | Siapa Lebih Diuntungkan?

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja mengingatkan pada sebuah kebijakan skala lokal dalam 9 Tahun kemitraan yang terjalin antara UMKM dan Toko Modern menjadi TOMIRA di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka menyelamatkan UMKM lokal dan koperasi dari gempuran waralaba berjejaring yang ekspansi ke daerah-daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program bela beli Kulon Progo, yang diimplementasikan dalam Toko Milik Rakyat (TOMIRA) mengacu pada Perda No 11 tahun 2011 yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.  

Termasuk konskuensi dari terbitnya Perda itu ialah semua minimarket modern dengan jarak kurang dari 1.000 meter harus menentukan pilihan, yaitu tak diperpanjang izin, tutup, atau diambil alih oleh koperasi.

Tomira merupakan model pemberdayaan ekonomi lokal dengan kemasan modern yang dikembangkan dengan sistem kemitraan antara Toko Modern (Indomaret & Alfamart) dengan UMKM di Kulon Progo.

Lantas siapa sesungguhnya yang lebih diuntungkan dari kemitraan yang terjalin itu? UMKM

Dilihat dari sisi jumlah penyediaan rak bagi produk UMKM di TOMIRA, kemudian managemen Toko yang sepenuhnya dikendalikan Toko Modern, bisa dibilang implementasi Perda Kulon Progo Nomor 11/2011 Ibarat "Indah Kabar Daripada Rupa".

Apakah realitas di lapangan itu merupakan bukti bahwa keberadaan produk UMKM di Tomira hanya sebagai peredam tekanan publik Kulon Progo akan derasnya ancaman Toko Modern bagi UMKM dan Koperasi. 

Ataukah justru keuntungan sesungguhnya masih berpihak pada Toko Modern yang masih bisa menancapkan cakarnya di Kulon Progo secara "legal", walaupun masih berpotensi mengancam keberadaan pasar tradisional dan keberlangsungan UMKM di Kulon Progo?

Posting Komentar

0 Komentar