Revisi Raperda Nomor 6 Tahun 2019 | Aliansi Rakyat Kulon Progo Menolak Kenaikan Pajak PBB-P2

Seperti dituangkan dalam Surat Peryataan Sikap, kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Kulon Progo Menolak Revisi Kedua Perda Nomor 2 Tahun 2013, bahwa dalam substansinya raperda tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Revisi kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana telah diubah dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 memang terus mendapat perhatian masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Aliansi-Rakyat-Kulon-Progo-Menolak-raperda-PBB-P2
Menolak Kenaikan Pajak PBB-P2 Kulon Progo | ilustration by pixabay.com

Beberapa poin dan alasan penolakan terhadap raperda PBB-P2 yang di-highlight oleh Aliansi dari berbagai organisasi kemasyarakatan di kabupaten Kulon Progo tersebut, diantaranya adalah :
  1. Keberadaan Perda PBB Kulon Progo yang baru genap setahun direvisi tersebut, tidak terdapat alasan mendesak untuk dilakukan perubahan.
  2. Pada acara Public Hearing yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 Oktober 2020 di gedung DPRD Kulon Progo, semua peserta yang mengutarakan pendapat menyatakan menolak terhadap raperda tersebut, khusunya keberatan dengan adanya kenaikan tarif PBB.
  3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih minus, sedangkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo sendiri masih menghadapi dampak Pandemi coronavirus desease Covid-19. Sehingga kenaikan Pajak PBB-P2 menjadi sesuatu yang sensitif bagi masyarakat. 
  4. Aliansi menilai tidak ada alasan untuk menaikkan tarif Pajak PBB, apalagi dalam draft raperda disampaikan kenaikan Pajak PBB Kulon Progo bakal mencecah angka hingga ratusan persen.
  5. Pemkab Kulon Progo sudah bisa menaikkan Pajak PBB P2 tanpa harus merubah tarif PBB di Perda, dengan memanfaatkan skema stimulan yang selama ini sudah diberlakukan dalam perhitungan tarif PBB-P2.
Aliansi tersebut juga mendorong Pemkab Kulon Progo untuk dapat melakukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pembangunan khusunya lagi pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo, guna mencapai target Pendapatan Daerah. Pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan terbaik bagi memberi dampak langsung kepada masyarakat bawah. 

Salah satu sektor yang mungkin bisa dikembangkan adalah Pariwisata. Mengingat potensi Pariwisata Kulon Progo dinilai cukup prospek. Pengembangan Pariwisata Kulon Progo seharusnya bisa dilakukan melalui optimalisasi dan integrasi pembangunan Pariwisata Kulon progo.  Apalagi keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, seharusnya bisa menjadi sarana penting bagi pengembangan pariwisata Kulon Progo. 

Dengan inovasi, diharapakan dapat menjadi sosulsi masalah kebergantungan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, khusunya objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan PBB-P2 dalam postur APBD Kulon Progo.

Posting Komentar

0 Komentar