Audiensi Revisi Perda PBB-P2 Kulon Progo | Pansus Setuju Tarif Pajak PBB Terendah di Angka 0,04 Persen

Ketua DPRD Kulon Progo menerima audiensi yang diajukan kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Menolak Revisi Kedua Ra-perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019, seperti dilansir antaranews.com Kamis (5/11/2020)

Audiensi-Raperda-PBB-P2-Kulon-Progo
DPRD Kulon Progo setuju tarif pajak PBB Terendah 0,04% | Pic.by pixabay.com

Diskusi berlangsung lebih 3 jam di Gedung DPRD Kulon Progo antara kelompok masyarakat yang menolak substansi kenaikan pajak PBB dalam Revisi Kedua Raperda Nomor 2 Tahun 2013 dengan anggota Pansus Raperda PBB-P2 DPRD Kulon Progo, temui kata sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda setelah beberapa tuntutan mereka disetujui Pansus.

Diantara substansi yang disepakati adalah tarif untuk rakyat terendah 0,04 persen bukan 0,1. Pembatasan kenaikan PBB 30 persen pada pasal 25A ayat 1 diturunkan, dan penambahan penjelasan pada pasal 25A ayat 2 mengenai perubahan data yang dimaksud Pasal 25 A.

Peserta audiensi akhirnya juga sepakat dan mendukung pembahasan Raperda 6/2019 tersebut yang pada prakteknya banyak menimbulkan kompleksitas layanan Pajak, sehingga Perda PBB-P2 yang baru nanti diharapkan dapat memberi kepastian hukum sebagaimana diusulkan pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Peserta audiensi dan pansus satu hati dengan tujuan dilakukan revisi perda, agar penetapan Raperda PBB-P2 Kulon Progo nantinya tidak memberatkan rakyat Kulon Progo yang sedang menghadapi pandemi Coronavirus disesase covid-19.

Posting Komentar

0 Komentar