Menjelang Penetapan Raperda PBB-P2 Terbaru | Ancaman Kenaikan Pajak PBB di Kulon Progo

Pajak-PBB-P2-Kulon-Progo
Kenaikan Pajak PBB-P2 | pixabay.com

Publik Kulon Progo sedang menanti penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Raperda PBB-P2) yang tinggal menunggu waktu untuk disahkan dengan setumpuk kekhawatiran.

Draft Raperda PBB-P2 yang digelar dalam Public Hearing beberapa waktu yang lalu, terdapat beberapa poin yang masih diperdebatkan sebagian besar peserta yang hadir, bahkan berupa penolakan terhadap wacana kenaikan tarif Pajak PBB.

Dilansir dari halaman posting Facebook Umar Maksum, Minggu (01/11/2020) Turut menyoroti ancaman Kenaikan tarif Pajak PBB Kulon Progo yang menurut hitungannya bisa mencapai 150%. Disisi lain Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) justru akan diturunkan dari angka sebelumnya, sebesar Rp 30 juta. Keadaan tersebut dinilai akan membebani masyarakat, terlebih lagi keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam kolom komentar, akun bernama Alibaba Foodcourt berharap kenaikan Pajak PBB-P2 di Kulon Progo dibatalkan. Untuk saat ini, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dinilai tidak tepat waktu. Mengacu pada situasi ekonomi yang sedang tidak menentu akibat dampak pandemi Covid-19.

Kenaikan-pajak-pbb-kulon-progo
Menolak Wacana Kenaikan Pajak PBB Kulon Progo

Penurunan Potensi Pajak Jadi Alasan Pemkab Kulon Progo Ajukan Revisi Kedua Perda PBB-P2

Dilansir antara.com (5/10/2020) Pemda Kulon Progo menilai keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2019 sebagai revisi atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah menyebabkan banyak potensi pajak menjadi turun secara signifikan.

Pemkab Kulon Progo menyoal perihal jenjang tarif pajak yang yang terlalu banyak akan menyebabkan penurunan potensi pajak di Kulon Progo, Sehingga penetapan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar 30 juta di Perda 6/2019 perlu ditinjau ulang.

Sejak dahulu lagi melalui pos penerimaan pajak daerah, objek Pajak PBB-P2 masih menjadi andalan bagi Pemda Kulon Progo dalam mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2013 - 2015 misalnya, sumbangsih PBB-P2 mencecah angka 43% dari total Pajak Daerah sebesar Rp 25 Milyar, yang diperoleh Kabupaten Kulon Progo pada periode tersebut.

Penerimaan-Pajak-Daerah-Kulon-Progo
Penerimaan Pajak Daerah Kulon Progo 2013-2015 | repository.usd.ac.id


Bergantung Harap Pada Wakil Rakyat Menunda Kenaikan Pajak PBB P2 Kulon Progo

Publik Kulon Progo kini bergantung harap kepada para wakil rakyat perihal wacana kenaikan Pajak PBB Kulon Progo yang diajukan Pemerintah Daerah melalui revisi perda PBB-P2, agar bisa dievaluasi. Sudah semestinya pemerintah berkuasa bisa lebih memperhatikan sensitivitas arus bawah yang sedang diterpa situasi sulit, menghadapi dampak pandemi Corona.

Disaat produktivitas masyarakat menurun, perekonomian semakin sulit, Pemerintah Daerah perlu berupaya keras, mencari alternatif sumber pendapatan daerah, guna keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kulon Progo yang tanggap dan berkeadilan.

Posting Komentar

0 Komentar