Tradisi Berdesa : Bukan Asal Ikut Gotong-Royong, Bukan Pula Sekedar Partisipasi Di Pilkades

Gotong-royong memang termasuk salah satu ciri kehidupan sosial masyarakat desa. Demikian pula dengan Pilkades yang lebih identik dengan hajatannya wong ndeso, sebagai upaya menghidupkan demokrasi, menentukan kepemimpinan desa. Tetapi tradisi berdesa tidak hanya bicara soal gotong-royong maupun partisipasi dalam Pilkades.

Dalam tradisi berdesa tidak menempatkan desa hanya sebatas pada fungsi layanan administrasi (Kependudukan, Pernikahan, Pengantar Jalan, dsb). Desa juga bukan hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang hanya menjalankan agenda-agenda yang disusun Supradesa.


Tradisi-berdesa-paradigma-sistem-pembangunan-desa
Pembangunan Desa | Pic by facebook.com/sunaryo.hosea

Berdesa memiliki makna yang jauh melampaui konsep kemasyarakatan yang parokhial dan eksklusif (hidup bersama, saling tolong menolong berdasar garis agama, etnis, kekerabatan, keturunan, suku, dsb), maupun bernegara secara korporatis (tunduk pada regulasi dan aturan).

Menurut seorang guru berdesa, Sutoro Eko dalam bukunya "Membangun Indonesia Dari Desa", mengajarkan bahwa tradisi berdesa adalah perpaduan konsep bernegara dan bermasyarakat dalam ranah desa itu sendiri. Dalam berdesa, desa adalah wadah kolektif untuk bermasyarakat dan bernegara.


Tradisi Berdesa : Rekonstruksi Paradigmatik dan Sistemik Pembangunan Desa

Kegagalan pembangunan desa ditandai dengan tingginya jurang kesenjangan yang menjadi sebab meningkatnya konflik antar golongan, suku, ras, agama, partai, aliran, dsb yang diwarnai oleh status ekonomi, kemiskinan, kekuasaan dsb. Tidak hanya terjadi di kota, tetapi makin terdengar hingga ke desa.

Pola pembangunan sentralistik dengan sistem top-down telah mewarnai kehidupan desa dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun lamanya. Meminggirkan partisipasi, mematikan kearifan dan lokalitas desa.

Sedangkan paradigma baru pembangunan desa yang mengusung "pemberdayaan masyarakat" pasca reformasi, masih belum menemukan formulanya yang tepat. Manfaatnya belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah. Meninggalkan gab, memperlebar jurang kesenjangan, alih-alih mengentaskan kemiskinan di desa.

Bagaimanapun, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada jamannya telah berhasil mengisi "ruang semu" dalam fungsi pemerintahan desa yang terampas selama lebih dari 30 tahun oleh sistem sentralistik. PNPM Mandiri nyata berhasil membawa kepada paradigma pembangunan desa dengan sistem bottom-up. Melalui PNPM Mandiri, masyarakat desa "dikenalkan kembali" dan diberi ruang partisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan desanya.

Walaupun begitu koreksi dan kritik terhadapnya tetap datang. Terlebih atas peminggiran peran dan fungsi pemerintah desa oleh sistem pembangunan yang diusung PNPM Mandiri. Pemerintah Desa kehilangan otoritasnya, dibuat tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Kepala Desa sebagai pemegang mandat kekuasaan rakyat, turut dituntut mempertanggungjawabkan jalannya pembangunan melalui PNPM Mandiri. Sedangkan disatu sisi ia hanya bisa mengesahkan program, tanpa dapat  menentukan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan desanya.

Jalan Kembali Tradisi Berdesa

Di penghujung pemerintahan SBY, menyaksikan secercah harapan bagi tradisi berdesa menemukan jalannya untuk kembali. Pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi pencerahan, menguatkan paradigma baru dalam tradisi berdesa. 

UU Desa juga membuka asa bagi kembalinya "demokrasi asli" yang sistemik, lebih menekankan aspek kolektivitas, seperti mana pernah ditulis Moh Hatta dalam bukunya berjudul "Demokrasi Kita". Pengakuan negara atas kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan berdasarkan hak asal-usul dalam UU Desa adalah khitah tradisi berdesa. 

Panggilan sudah digaungkan, panggung bagi kembalinya tradisi berdesa yang bernafas pada partispasi dan kolektivitas sudah terbina. Kini menunggu setiap jiwa yang ada, baik dari internal lokalitas maupun eksternal desa, untuk semuanya dapat merefleksikan tradisi berdesa secara berkeadilan sosial, dan berdemokrasi Pancasila. 

Setiap jiwa perlu berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan desanya. Pengarus-utamaan fungsi lembaga representasi yang ada di desa, baik sebagai kontrol, penginisiasi, maupun pelaksana pembangunan desa adalah wadah partisipasi kolektif warga desa.

Kolaborasi seimbang antara mandat kekuasaan desa, partisipasi aktif masyarakat yang menempatkan desa sebagai representasi negara, adalah mimpi realistis menuju desa sejahtera. Telah banyak digambarkan dalam angan-angan sebagai desa yang ayom, ayem, tata, titi, tentrem, karta lan raharja

Hanya saja, sebaik apapun alat yang tersedia, semulus manapun jalan yang diciptakan, untuk meraih mimpi desa setiap jiwa perlu mewarnai tradisi berdesa dengan tetap berpegang teguh pada semangat ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Posting Komentar

0 Komentar